Apakah Judi Legal di Indonesia? Aturan 2026 untuk Kasino Online & Crypto

Hukum Judi dan Sanksi di Indonesia pada 2026

 KUHP baru Indonesia berlaku efektif pada 2 Januari 2026 dan kini memuat ketentuan pidana nasional utama terkait perjudian.

Pasal 426: Mengoperasikan atau Menyediakan Perjudian

Pasal 426 mengatur perbuatan penyedia judi tertentu dan perbuatan komersial yang dilakukan tanpa izin. Ini mencakup menawarkan kesempatan berjudi kepada publik, ikut serta dalam bisnis perjudian, dan menjadikan partisipasi judi sebagai mata pencaharian.

Sanksi maksimalnya adalah:

• penjara sembilan tahun; atau
• denda Kategori VI.

Pasal 79 menetapkan denda maksimal Kategori VI saat ini sebesar Rp2 miliar.

Pasal 427: Berpartisipasi sebagai Pemain

Pasal 427 mencakup orang yang menggunakan kesempatan untuk berjudi yang diselenggarakan tanpa izin.

Sanksi maksimalnya adalah:

• penjara tiga tahun; atau
• denda Kategori III.

Pasal 79 menempatkan batas maksimal Kategori III pada Rp50 juta.

Ini adalah batas maksimal menurut undang-undang, bukan vonis otomatis di setiap kasus perjudian.

Transisi 2026 juga berarti rujukan lama yang berpusat pada KUHP lama Pasal 303 dan 303 bis tidak seharusnya dianggap sebagai kerangka nasional utama yang berlaku saat ini.

Hukum Judi Online dan Crypto Casino di Indonesia

Aturan judi online di Indonesia berlaku berdampingan dengan KUHP, sementara perjudian terkait crypto juga dapat bersinggungan dengan aturan konten digital, aset crypto, dan pembayaran.

Judi Online

Pasal 27(2) UU ITE yang telah diubah berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian.

Pasal 40 memberi pemerintah kewenangan untuk mencegah penyebarluasan informasi elektronik terlarang dan memutus akses. Pasal ini juga memungkinkan penyelenggara sistem elektronik diperintahkan untuk memutus akses atau melakukan moderasi terkait konten perjudian.

Salah satu perubahan penting pada 2026 menyangkut sanksi dalam UU ITE.

Pasal 45(3) sebelumnya memuat ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau Rp10 miliar untuk pelanggaran konten perjudian. Pedoman penuntutan yang diterbitkan pada 7 Januari 2026 menyatakan bahwa Pasal 622(1)(r) UU No. 1 Tahun 2026 mencabut Pasal 45(3), dengan perkara perjudian kini ditangani dengan mengacu pada kerangka KUHP baru.

Pencabutan itu tidak melegalkan judi online. Itu mengubah kerangka hukum pidana yang digunakan pada 2026.

Crypto Casinos dan Judi Bitcoin

Tidak ada undang-undang Indonesia terpisah yang disebut "crypto casino law". Sebaliknya, hukum judi crypto di Indonesia muncul dari aturan yang sudah ada yang mengatur perjudian, aktivitas digital, aset crypto, dan pembayaran.

Apakah sebuah platform menerima BTC atau USDT, beroperasi melalui smart contracts, menggunakan Web3 wallets, atau menyebut dirinya terdesentralisasi tidak dengan sendirinya menentukan apakah aktivitas perjudian dasarnya berada di luar Pasal 426 dan 427.

Contoh paling jelas di 2026 adalah Polymarket.

Pada 22 Mei 2026, Komdigi memblokir akses ke platform prediction-market tersebut. Kementerian menyatakan bahwa mempertaruhkan uang pada peristiwa yang tidak pasti tetap dikategorikan sebagai judi online meskipun layanan dipresentasikan sebagai prediction market yang menggunakan blockchain atau aset crypto.

Keputusan itu signifikan karena menunjukkan regulator melihat aktivitas ekonomi yang dilakukan, alih-alih memperlakukan teknologi blockchain sebagai kategori hukum tersendiri.

Perdagangan Crypto dan Pembayaran Crypto adalah Isu Terpisah

Indonesia memang mengatur aset crypto. OJK mengambil alih pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto, setelah peralihan dari Bappebti, dengan transisi yang secara formal selesai pada Januari 2026. PADK OJK No. 3 Tahun 2026 tentang perdagangan Aset Keuangan Digital berlaku pada 1 September 2026.

Namun perdagangan crypto yang diatur bukanlah hal yang sama dengan judi crypto yang diizinkan.

Aturan pembayaran adalah lapisan terpisah lainnya. Bank Indonesia mempertahankan kerangka Rupiah untuk pembayaran, sementara PBI No. 19/12/PBI/2017 melarang penyelenggara teknologi finansial terdaftar terkait melakukan kegiatan sistem pembayaran menggunakan virtual currency. Aturan ini tidak boleh disamakan dengan pelarangan judi itu sendiri.

Bagaimana Indonesia Menegakkan Aturan Judi Online

Indonesia semakin melihat judi online sebagai sebuah ekosistem, bukan hanya kumpulan situs.

Komdigi dapat membatasi akses ke konten dan platform perjudian berdasarkan kerangka UU ITE. Pada Juli 2026, Komdigi dan OJK menggambarkan upaya terkoordinasi yang menargetkan bukan hanya konten online, tetapi juga kanal perbankan dan arus dana yang terhubung dengan aktivitas perjudian.

Per 1 Oktober 2026, Komdigi menyatakan telah menangani sekitar 4,1 juta konten perjudian, termasuk sekitar 3,6 juta situs web dan alamat IP.

Pengawasan keuangan juga menjadi bagian penegakan yang lebih besar. PPATK melaporkan perputaran dana judi online teridentifikasi sebesar Rp86,82 triliun pada paruh pertama 2026, melibatkan 467,32 juta transaksi, sementara setoran teridentifikasi mencapai Rp22,05 triliun. PPATK mengingatkan bahwa angka transaksi terdeteksi yang lebih tinggi juga mencerminkan kemampuan identifikasi yang membaik.

Penutup soal Hukum Judi di Indonesia

Hukum judi di Indonesia tetap sangat ketat pada 2026. Pasal 426 dan 427 KUHP kini berada di pusat kerangka pidana, sementara UU ITE mendukung penegakan terkait konten online. Aset crypto, teknologi Web3, pendirian perusahaan di luar negeri, dan lisensi offshore tidak otomatis mengubah cara aktivitas perjudian dasarnya diperlakukan.

Siapa pun yang menghadapi penyelidikan, penuntutan, atau isu hukum lintas negara tertentu sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat hukum Indonesia yang kompeten.